Bappenas: Pemindahan Ibukota Terlaksana 2024

10
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro/Vertanews/Hana Kristabella Sinaga

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pemindahan ibukota negara akan terlaksana pada 2024 mendatang. Hal tersebut karena modal pemindahan ibukota sangat besar, sehingga tidak bisa direncanakan dalam waktu satu atau dua tahun.

Perencanaan pemindahan ibukota baru dicanangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM) 2020-2024. Adapun eksekusi RPJPM pemindahan ibukota bisa dilakukan secara keseluruhan langsung atau bertahap.

“Skenario cepat 2024 sudah mulai ada aktivitas pemindahan apakah seluruhnya atau sebagian,” kata Bambang Brodjonegoro dalam diskusi membahas ibukota negara baru di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.

Selain penyerapan RPJPM, Pemerintah juga harus menyiapkan lahan pemindahan yang kini lebih banyak berasal dari lahan masyarakat. Pada tahapan ini pemerintah tengah berupaya untuk melakukan pembebasan lahan yang dialokasikan peruntukkannya kepada pemerintah.

Sejauh ini pemerintah tengah mendata sejumlah tanah di kawasan hutan atas status Hak Guna Usaha (HGU) untuk diambil kembali kepada pemerintah pusat.

“Kita masih siapkan sejumlah opsi. Ada dua opsi yang dapat digunakan untuk penggunaan lahan HGU. Pertama dengan pemanfaatan HGU yang sudah habis dan kedua menggunakan HGU yang belum habis tetapi dimanfaatkan,” ujar Bambang Brodjonegoro.

Bambang pun melakukan asumsi perhitungan dengan penyiapan lahan seluas 2.000 hektar dari total kebutuhan lahan 40.000 hektar.

Perencanaan lain yang juga harus diperhatikan selain anggaran pembebasan lahan, Pemerintah juga harus menyiapkan pembangunan sejumlah infrastruktur. Infrastruktur ini harus memiliki skala nasional yang memudahkan setiap daerahnya terintegrasi satu sama lain.

“Anggaran ini bukan saja milik lahan pembentukan ibukota. Tetapi harus membicarakan infrastruktur dasar akan masuk anggaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” imbuh Bambang.

Artinya Bambang menegaskan bahwa pemindahan ibukota belum bisa dilakukan 2019 ini. Desain ibukota masa depan pun akan terlepas sepenuhnya dari imej DKI Jakarta.

“Tidak semua pusat dari Jakarta, pusat pemerintahan ini akan ada di ibu kota baru. Dan tentunya terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kajian ini tentunya akan kita kaji pada tahun ini. Sehingga keputusan lokasi bisa dilakukan tahun ini. Sehingga di tahun 2020 bisa dilakukan persiapan untuk pembangunannya maupun pembangunan infrastruktur dasar itu sendiri” pungkasnya.(Hana Kristabela Sinaga/DNM)